Selasa, 30 Mei 2017 21:06 WIB

Usai Pilkada Sarolangun Banyak Pejabat Diminta Mundur, Nah Loh?

 Usai Pilkada Sarolangun Banyak Pejabat Diminta Mundur, Nah Loh?
Sekda Sarolangun, Thabroni Rozali

SAROLANGUN(SR28) - Pasca pelantikan bupati terpilih Sarolangun, tiba-tiba banyak pejabat eselon II dan eselon III yang di minta mundur, padahal usai pelantikan Bupati terpilih Cek Endra menegaskan tidak ada lagi tim sukses yang ada adalah membangun Sarolangun.

Namun buktinya ada nama -nama pejabat yang di minta mundur dari jabatan dan terkesan dendam politik masih berjalan.

Bahkan salah satu pejabat Eselon II berinisial A, sudah di panggil oleh Sekda Sarolangun Thabroni Rozali dan meminta agar segera mengundurkan diri.

"Ini sangat aneh buat kami, tiba-tiba saja di panggil dan meminta agar mengundurkan diri ini ada apa,sementara hanya karena alasan tidak nyaman ketemu setiap hari" jelasnya.

Bahkan nama- nama pejabat yang di minta mundur, bukan hanya satu saja namun cukup banyak.

"Bagi kami sebagai PNS siap di tempatkan dimana saja,namun harus ada dasarnya kami harus mundur jangan hanya dendam politik yang di jadikan alasan" tegasnya.

Diakui bahwa banyak nama nama pejabat eselon II dan III yang akan di panggil untuk mengundurkan diri,tentu saja tindakan sekda tidak mungkin tidak ada yang memerintahkan.

"Ada nama -nama dari asisten, kadis bahkan kabag yang nama namanya sudah akan di pangil untuk mundur, bagi kami tentu siap saja asalkan prosedural dan tentu harus ada dasar aturanya itu saja,biar kami tidak di zalimi" tegasnya.

Bahkan surat perintah tugas (SPT) sudah di berikan,dan jika tidak mau mundur maka akan ada konsekuensinya.

"Surat SPT juga sudah di sodorkan,kami sebagai bawahan akan tetap terima tapi jika tidak sesuai dengan aturan tentu kami siap melawan dengan aturan yang berlaku" tegasnya.

Terpisah sekda membenarkan  bahwa dirinya diminta untuk memanggil orang orang yang tidak sejalan dengan Bupati Sarolangun.

"Memang benar kita sudah panggil,dan ini hak bupati sarolangun menilai bawahanya,dan bisa jika tidak sejalan ya di ganti" jelas Sekda.

Bahkan SPT untuk dua kabag seperti kabag umum,dan kabag humas sudah menerima SPT .

"Sudah kabag yang sudah terima SPT di diantaranya kabag humas dan kabag umum, tapi kita tetap akan memperhatikan karier mereka" tambahnya.

Sementara saat di tanya apakah mutasi yang terkesan di paksakan, merupakan dampak pilkada, sekda enggan menangapi.

"Kalau itu saya tidak mau komentarlah,yang jelas Bupati sudah tidak saklek dengan PNS yang di beri SPT" tegasnya.

Padahal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan para kepala daerah yang baru saja dilantik tidak boleh mengganti pejabatnya dalam jangka waktu enam bulan. 

Larangan tersebut disampaikan Yuddy dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada.

Dasar penerbitan surat edaran itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya Pasal 162 ayat 3.

“Gubernur, bupati, atau wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,” kata Yuddy, seperti yang tertulis dalam UU tersebut.

Surat edaran itu diterbitkan atas dasar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya Pasal 116. Dalam ayat 1 UU ASN, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Reporter: Bule|Editor: Agus Sholihin Abar


Copyright @2015