Kamis, 03 Agustus 2017 11:22 WIB

4 Sekolah Tolak Imunisasi Measles Rubella, Dalilnya Bahan Yang Digunakan Haram

 4 Sekolah Tolak Imunisasi Measles Rubella, Dalilnya Bahan yang Digunakan Haram
Ilustrasi Istimewa

YOGYAKARTA - Sekolah berbasis agama atau pondok pesantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menolak pemberian Imunisasi Measles Rubella atau MR kepada para siswa dan siswinya. Mereka berdalih bahan-bahan yang digunakan untuk imunisasi tidak halal.

"Benar ada empat," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Lutfi Hamid.

Kendati demikian, Kemenag Kanwil dan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetap mendatangi lembaga pendidikan yang menolak program imunisasi gratis untuk sosialisasi dan untuk berdialog mengenai pentingnya Imunisasi Measles Rubella untuk mencegah penyakit campak dan rubella. "Kita kunjungi lagi sekolahan tersebut."

Empat ponpes yang menolak menyelenggarakan imunisasi, satu di Kabupaten Sleman dan tiga di Kabupaten Bantul. "Semuanya lembaga pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal," kata Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kemenag DIY, Edhi Gunawan, pada wartawan di Yogyakarta Yaya Ulya.

Alasan penolakan, menurut Edhi Gunawan mereka menganggap bahan-bahan yang digunakan tidak halal. "Jadi kalau digunakan untuk imunisasi dimasukkan dalam tubuh itu tidak halal," kata Edhi.

Salah salah satu ponpes yang terdata di Kantor Wilayah Kemenag DIY adalah Ponpes Ar-Ridho di Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY. Sebuah ponpes yang juga menyelenggarakan sekolah formal, setera jenjang TK-SMA.

Ketika dikunjungi pada Sabtu (29/07), salah satu pengurus Ponpes Ar-Ridho menolak memberikan komentar tentang masalah imunisasi. Mereka meminta langsung menemui Abdul Haq, yang disebutnya sebagai ketua umum Ponpes dan sedang berada di Masjid Agung Bantul.

Ketika Abdul Haq ditemui di Masjid Agung Bantul. Dia cuma tersenyum menolak memberikan jawaban terkait masalah penolakan Ponpes Ar-Ridho terhadap program imunisasi yang lakukan pemerintah. "Saya tidak perlu menjawab," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setianingastutie,beberapa wali murid masih membutuhkan dialog dan diskusi dalam pelaksanaan imunisasi bukan penolakan. "Lebih tepat kalau masih belum ada kesepahaman tentang pelaksanaan imunisasi MR secara optimal pada institusi pendidikan," kata dia.

Menurut Pembajun, Dinkes sudah mencoba melakukan dialog dengan pimpinan institusi pendidikan tersebut.

Mencegah campak dan rubella

Imunisasi MR merupakan program vaksinasi gratis untuk pencegahan penyebaran penyakit campak dan rubbela di Indonesia. Pelaksanannya akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada Agustus dengan menyasar anak-anak di sekolah-sekolah. Tahap berikutnya, imunisasi MR yang akan dilaksanakan secara serentak pada September 2017 untuk balita.

Data Dinkes DIY pada 2016, sebanyak 1.929 anak yang diduga terjangkit virus rubella di DIY, 463 di antaranya dinyatakan positif terjangkit virus rubella. Sedangkan sejak Januari hingga Juli 2017 tercatat 7 kejadian luar biasa (KLB) penyakit Campak di DIY di mana 60-70 persen di antaranya positif rubella.

Kementerian Kesehatan mencatat pada 2016, terdapat 8.185 kasus campak pada 2015, lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 12.943 kasus. Jumlah pasien campak yang meninggal yaitu satu orang di Provinsi Jambi.

Pakar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UGM, Prof. dr. M Juffrie, Ph.D., Sp.A(K), menyatakan bahwa imunisasi campak dan Measles Rubbela (MR), sangatah penting karena tidak hanya memberi kekebalan pada anak tapi juga pada masyarakat sekitarnya.

"Dan jika yang bersangkutan (yang diimunisasi) calon ibu, juga mencegah agar bayi yang dikandung tidak kena kelainan kongenital seperti jantung bocor dan kebutaan," katanya.

"Jadi yang menolak usaha peningkatan kesehatan anak Indonesia, ia melanggar hak asasi anak," imbuhnya. Pernyataan M Juffrie ini menanggapi sejumlah sekolah atau lembaga pendidikan berbasis agama di Yogyakarta yang menolak imunisasi MR.

Mengingat pentingnya imunisai MR bagi anak, M Juffrie berharap pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan penjelasan secara ilmiah kepada kelompok yang melarang imunisasi. "Libatkan pihak-pihak yang berkompeten, baik dari segi bukti ilmiah maupun segi hukum agama," kata dia.

Source:Okezone

4 | Sekolah | Tolak | Imunisasi |

Copyright @2015