Kamis, 12 Oktober 2017 20:19 WIB

LSM JPK Seret Kasus Oknum Penyidik Kejati Jambi Ke Kejagung RI

 LSM JPK Seret Kasus Oknum Penyidik Kejati Jambi ke Kejagung RI
Aksi unjuk rasa Didepan Kejagung RI

JAMBI(SR28) - Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK)  Provinsi Jambi hari ini  (Kamis 12 Oktober 2017) menggelar Demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta.

Acok, Koordinator Lapangan dari Demonstrasi menyebut bahwa aksi yang digelar kali ini adalah buah dari ketidakpuasan JPK dalam melihat kinerja Kejati Jambi. JPK sedikitnya membeberkan 16 kasus korupsi yang saat ini semakin dingin di Kejaksaan Tinggi Jambi.

Sebelum melakukan aksi didepan Kejaksaan Agung, JPK juga  telah berkali-kali melakukan Demonstrasi mengkritisi  sejumlah kasus yang menyangkut hajat publik namun belum ada penyelesaian di Kejati Jambi.

Adapun isu utama yang disuarakan oleh LSM JPK pada Demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung  kali ini adalah menindaklajuti kasus dugaan  Oknum Penyidik Kejati Jambi yang telah menyalahi prosedur dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menurut JPK telah melanggar Pasal 8 ayat 4 UU tentang Kejaksaan, yaitu dengan menyebarkan foto terperiksa Dirut PT. JII yang belum masih belum ada kepastian hukum.

"Kami menilai oknum Penyidik Kejati Jambi saat melakukan tahap penyelidikan terhadap Pimpinan PT.JII telah menyalahi prosedur berdasarkan UU yang ada, yaitu dengan menyebar foto terperiksa saat menjalani proses penyelidikan kepada wartawan. Ini tentu memberatkan bagi terperiksa, apalagi pengambilan dan penyebaran foto tersebut tanpa konfirmasi dari terperiksa" ungkap Acok kepada SR28 (Kamis 12 Oktober 2017).

JPK meminta agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera turun tangan menyelesaikan kasus kesalahan yang dilakukan oleh Oknum Penyidik Kejati Jambi ini agar tidak menjadi pembelajaran untuk yang lainnya.

"Kami meminta Bapak Jaksa Agung RI agar memanggil oknum penyidik tersebut yang telah jelas-jelas menyalahi wewang dan jabatannya.  Copot saja bila perlu. Selain itu kami juga meminta agar Bapak Jaksa Agung memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi yang telah lalai terhadap kinerja bawahannya" tegas Acok.

Tak hanya itu, sebagai bentuk Mosi tidak percaya terhadap kinerja Kejati Jambi, JPK meminta agar Kejaksaan Agung mengambil alih kasus-kasus korupsi yang sampai sekarang tidak berlanjut.

"Kami sudah mengumpulkan data, sedikitnya selama 2016 dan 2017 ada 16 kasus yang mandek di Kejati Jambi. Ini tidak boleh dibiarkan. Kami sudah tidak percaya rasanya dengan Kejati Jambi. Sudah saatnya Kejagung mengambil alih kasus-kasus yang ada di Jambi" tutup Acok.

Reporter: M.Sidik | Redaktur: Agus Sholihin Abar

LSM | JPK | Seret | Kasus |

Copyright @2015