Jumat, 29 Agustus 2014 22:25 WIB

Budiarto Laporkan Polresta Jambi Ke Kemenkum HAM

 Budiarto Laporkan Polresta Jambi ke Kemenkum HAM

JAMBI(SR28) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, menggelar Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Pengaduan Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) atas nama Budiarto. Gelar perkara ini berlangsung Kamis (28/08) siang di Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jambi.

Gelar perkara ini merupakan tindak lanjut permohonan pelapor yakni Budiarto karena mengalami ketidak pastian hukum. Ini terkait laporan pemohon dimana laporan tindak pidana penipuan yang dialami pelapor ke pihak Polresta Jambi no:LP/B-203/XI/2011/Jambi/Ditreskrim, tertanggal 28 November 2011, dinilai pelapor tidak ada kepastian hingga kini.

Menurut Candra, istri pelapor kepada wartawan mengaku kecewa atas apa yang dialaminya. Pasalnya laporannya ke pihak kepolisian seolah tidak mendapat kepastian hukum.
"Suami saya sudah melapor ke Polresta Jambi. Kemudian disarankan melapor ke ke Polda, waktu kami tanya katanya dilimpahkan lagi ke Polresta Jambi. Tidak ada kejelasan atas laporan kami. Dan akhirnya kami sekeluarga memutuskan mengajukan perkara ini ke Kemenkum HAM,"katanya.

Pada pertengahan November 2011 lalu, pelapor atas nama Budiarto melaporkan perkara penipuan dengan terlapor PT Astra Credit Company (ACC) ke Polda Jambi.
Dimana dalam kasus tersebut pada tanggal 26 Februari 2011, Syahril Arman membeli mobil secara kredit satu unit Toyota Avanza melalui PT ACC. Berikut pembayaran premi asuransi termasuk TACP, setelah angsuran berjalan selama enam bulan, Syahrul yang merupakan orangtua pelapor meninggal dunia.

Pemohon yang merupakan ahli waris melaporkan hal tersebut ke pihak PT ACC serta mengajukan klaim asuransi ke PT ACC yang kemudian melanjutkan klaim pelapor ke PT Asuransi Cigna. Namun ternyata klaim ditolak dengan alasan Alm Syahril tidak terdaftar dalam polis asuransi.

"Kami sudah bayar waktu itu sekitar 50 juta bayar pertama, terus perbulan cicilan selama 48 bulan juga sudah dibayar. Tapi di polis asuransi justru nama Hopsah (istri alm-red) kami merasa ditipu. Kok bisa seperti ini," kata Candra.

Akibatnya pelapor mengaku mengalami kerugian materi sebesar Rp 140 juta, berikut kerugian non materil akibat ketidak pastian hukum.
"Yang pasti kami merasa kecewa, kok laporan kami tidak ada kejelasan,"kata Candra.

Terpisah, Wakasat Reskrim Polresta Jambi AKP Deni Mulyadi yang dikonfirmasi wartawan membantah jika disebut telah mengabaikan laporan tersebut.
"Laporannya sudah kita tindak lanjuti. Kasusnya sudah di SP3. Dan surat SP2HP sudah kita kirimkan,"katanya dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Deni mengatakan dihentikannya kasus tersebut dengan alasan tidak adanya ditemukan unsur pidana dalam kasus tersesebut.
"Tadi sudah kita sampaikan dalam gelar perkara di Kemenkum HAM. Kepada pihak Kemenkum HAM, sudah menjadi kewajiban kami menindak lanjuti laporan yang masuk, tentunya sesuai prosedur,"katanya.

Deni menghimbau, agar warga ke depan lebih berhati-hati agar tidak terjadi kasus serupa. "Kita himbau bagi masyarakat untuk teliti sebelum menandatangani surat perjanjian seperti ini. Dan kalau bisa dipahami dulu perjanjian yang tertera, dan jangan ragu-ragu meminta penjelasan sebelum melakukan tandatangan perjanjian,"katanya.

Sementara itu, Kasubag Humas Kemenkum HAM Kantor Wilayah Jambi belum dapat dikonfirmasi terkait hasil gelar perkara tersebut, dikarenakan sedang ada kegiatan di luar kota.

Pla/Sat

Budiarto | Laporkan | Polresta | Jambi |

Copyright @2015