Sabtu, 07 September 2013 20:38 WIB

Gubernur Tekankan Biro Hukum Kuasai Permasalahan Hukum

 Gubernur Tekankan Biro Hukum Kuasai Permasalahan Hukum
Hasan Basri Agus

KOTA JAMBI(SR28) - Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) menekankan supaya Biro Hukum dan Bagian Hukum pemerintah daerah se Provinsi Jambi menguasai permasalahan hukum. Hal tersebut disampaikan oleh gubernur dalam Pembukaan Semiloka Hukum bagi Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bertempat di Hotel Golden Harvest Kota Jambi, Jumat siang (06/09).

Tema acara ini adalah “Dengan Kegiatan Semiloka Hukum bagi Pejabat Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Kita Tingkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Pemerintah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Menuju Jambi EMAS 2015.”
Gubernur menjelaskan, sekarang ini sudah masa keterbukaan, pemerintah sudah menjalankan prinsip keterbukaan dan transparansi. “Jadi saudara-saudara harus memperkuat diri dari semua aspek. Biro Hukum dan Bagian Hukum, semua staf harus diperkuat,” tegas Gubernur.

Gubernur mengatakan, bidang hukum merupakan salah satu masalah strategis dan terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu diupayakan secara terus-menerus pembinaannya. “Biro Hukum sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan hukum di jajaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota, diharapkan dapat berperan aktif dalam pembinaan berbagai  kegiatan, seperti pelayanan hukum, pembinaan hukum, dan pembimbingan serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semiloka ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur dalam pembangunan hukum,” ungkap Gubernur.

Dikatakan oleh Gubernur, dalam Era Reformasi, peran aparatur pemerintah di daerah dalam menangani berbagai permasalahan hukum, diperlukan aparat yang handal. “Seiring dengan gagasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berwibawa, perlu dikaji berbagai aspek yang mempengaruhi keterbatasan para aparat dalam melakukan langkah-langkah hukum, terkait dengan perumusan kebijakan yang diasumsikan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang menyebabkan permasalahan bergulir pada proses di pengadilan,” ujar Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, kegiatan Semiloka tersebut dianggap penting dan cukup representatif, karena dalam pertemuan ini akan dibahas dan didiskusikan dengan pakar yang cukup handal di bidangnya mengenai:
a.    Pengajuan banding dan administrasi terhadap pemberhentian PNS
b.   Disiplin dan pemberhentian PNS
c.    tata cara beracara di peradilan
d.   Prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS

Kepada para wartawan yang mewawancarainya, Gubernur menuturkan, “Kenapa saya hadir di acara ini, ini saya anggap penting, sebab akhir-akhir ini memang, aparat hukum kita, termasuk di bidang kepegawaian masih lemah. Kadang-kadang langkah yang kita ambil tidak kuat, posisi kita dari sisi hukum, sehingga Kepala Biro Hukum menganggap ini penting dan pejabat-pejabat kepegawaian dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, temasuk pejabat dari provinsi kita adakan pelatihan tentang bagaimana beracara, kemudian banding, dan sebagainya nanti. Materi itu nanti diberikan oleh pejapat BKN (Pusat),” jelas Gubernur. “Setiap tindakan kita, para pejabat pemerintah ini tidak boleh lari dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu, posisi Biro Hukum dan Bagian Hukum, harus kuat, harus menguasai tentang peraturan perundangan yang berlaku. ,” ujar Gubernur.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi selaku Ketua Panitia, Jaelani, SH, MH, dalam laporannya menyatakan, peserta Semiloka Hukum ini 40 orang, yaitu dari Bagian Hukum dan Kepegawaian Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Jaelani mengatakan, narasumber kegiatan ini adalah pejabat dari Badan Kepegawaian Negara, pejabat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan Ketua Peradi.

Gubernur | Tekankan | Biro | Hukum |

Copyright @2015