Jumat, 17 April 2015 18:56 WIB

Pelayanan Publik Di Provinsi Jambi Masih Buruk

 Pelayanan Publik di Provinsi Jambi Masih Buruk
Taufik Yasak SH

JAMBI(SR28) - Sangat miris sekali melihat tingkat pelayanan publik di Provinsi Jambi masih terbilang buruk. Dari penilaian Ombudsman, 60 % pelayanan yang diberikan SKPD dan di pemerintah daerah maupun instansi vertikal masih mendapatkan rapor merah dan jauh dari kenyataan yang kita harapkan. 

" Secara umun pelayanan, 60 % rapor merah, baik untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kita akan berusaha terus memperbaiki dengan memberi pengawasan yang konstruktif," sebut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi Taufik Yasak SH, Jum’at (17/04).

Dia mengakui, tingkat pelayanan publik sendiri secara nasional masih belum mengalami peningkatan. Secara nasional, instansi pemerintah daerah masih dikategorikan buruk.

" Paling dalam taraf menengah tingkatnya dan pelayanan masih jelek. Sebab kita belum memberikan peringkat pelayanan terbaik secara nasional," ucapnya.

Dia menyampaikan pada triwulan pertama 2015 saja, pihaknya menerima 33 laporan.

" Banyak laporan yang masuk itu menyoroti laporan Pemda, kepolisian dan BPN,” katanya.

Kalau kepolisian terkait masalah kasus orang yang berlarut-larut dan belum dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan atau lambannya penanganan kasusnya yang dominan. Alasannya belum P21-lah dan segala macamnya.

‘’ Kalau BPN masalah umum seperti penerbitan sertifikat," tambahnya.

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan investigasi terkait hal itu. Menurutnya, tak ada alasan BPN tak memberikan pelayanan yang prima. 

"Tak ada alasan sebenarnya, misalnya soal kekurangan tenaga,” tegasnya.

Disebutkannya, jika nanti terbukti ada pungli, kasusnya akan diserahkan ke pihak berwajib. Tak bisa lagi BPN banyak alasan kurang tenaga. Buktinya bagi yang banyak uang bisa diurus cepat-lah.

‘’Kalau Pemda kebanyakan soal kepengurusan izin yang lambat, perekrutan CPNS," katanya.

Ditambahkannya, tahun ini pihaknya sudah membuat perjanjian sehingga bisa bekerjasama dengan Pemda dan instasi vertikal untuk melakukan monitoring.

 "Rapor merah yang mencapai 60 %, follow upnya pemerintah daerah sudah menyurati masing-masing SKPD bahwa mereka sudah melakukan tindak lanjut dan ada yang sudah juga melapor ke kita," pungkasnya.

 

Arp/Sat

Pelayanan | Publik | di | Provinsi |

Copyright @2015