Selasa, 07 Juni 2016 14:06 WIB

Sidang Sengketa Pilkades Mirip Sidang Pencabulan, Selalu Tertutup

 Sidang Sengketa Pilkades Mirip Sidang Pencabulan, Selalu Tertutup
Sidang Sengketa Pilkades di Kantor Bupati

SAROLANGUN(SR28) - Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sarolangun yang banyak diwarnai dengan kecurangan di setiap sidang yang dilakukan di Ruang Pola Kantor Bupati, selalu dilaksanakan secara tertutup.

Bahkan sejumlah wartawan yang hendak  meliput tidak diperbolehkan meliput, sementara dari awal tahapan Pilkades selalu dipublikasikan oleh awak media. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan bagi wartawan.

Menurut Udin, salah satu wartawan online lokal menyesalkan dengan sidang yang dilakukan dengan cara tertutup itu.

" Sidang sengketa Pilkades kok tertutup, padahal sidang Pilkada yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) saja terbuka, tetapi sidang ini malah tertutup. Kayak sidang pencabulan saja," kata Udin.

Karena tertutup itu, sejumlah wartawan mencurigai ada ketidak beresan dalam pelaksanaan Pilkades.

" Kami menduga ada hal yang ditutupi. Sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2015 seharusnya terbuka, tetapi ini sangat bertolak belakang dengan Perbup yang diamanatkan secara tertutup," jelasnya lagi.

Sejumlah gugatan Pilkades juga disebabkan karena minimnya sosialisasi kepada pihak desa yang melaksanakan Pilkades.

" Kami contohkan, seperti surat suara yang masih dipersoalkan. Ada calon yang memiliki lima pasang calon, tetapi gambarnya tidak sejajar, sehingga menimbulkan keuntungan sepihak bagi salah satu calon lainnya," bebernya.

Lucunya lagi soal yang diujikan kepada para bacalon kades, bukan soal dari rumusan tim perumus, tetapi malah hanya soal yang dibuat oleh Kabid di BPMPD.

" Banyak yang janggal menurut kami dan fakta itu masyarakat juga sudah tahu. Lebih anehnya lagi ada surat keterangan warga negara Indonesia, padahal para bacalon sudah punya KTP dan KK, hal ini yang menjadi sesuatu yang baru," katanya.

Sementara di lampiran Perbup juga terdapat kata-kata Muaro Jambi dan dipastikan bahwa Perbup yang dibuat merupakan hasil jiplakan.

" Aneh di lampiran Perbup, ada kalimat Muaro Jambi, ini pasti hasil dari copas (copy paste)," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Al, warga Desa Suka Damai yang mengatakan  bahwa Perda dan Perbup juga sangat bertentangan. Ada juga mengenai Kapolsek yang ikut menjadi tim pengawas Pilkades, sementara Danramil dan Kasi Trantib menjadi anggota.

" Ini saya kira sangat salah kaprah. Mana ada Perbup lebih tinggi daripada Perda, tapi di Sarolangun terjadi," urai Al.

Pada salah satu pasal di Pperda, tidak dicantumkan penghitungan ulang suara dan kotak suara harus masih berada di kantor desa dengan kondisi kotak suara tersegel.

" Di setiap pasal pada Perda sangat berbenturan dengan yang ada di Perbup. Kami selaku masyarakat biasa bisa menilai ada yang salah," bebernya lagi.

Menurut Bah, warga Desa Sungai Baung,  sebelum pelaksanaan Pilkades belum pernah ada sosialisasi mengenai kertas suara.

" Setahu saya tidak pernah ada sosialisasi tentang kertas suara. Kami hanya tahunya saat pelaksanaan pilkades itu saja. Mestinya aturan itu melibatkan orang KPU yang sudah paham, tetapi ini sama sekali tidak dilibatkan," kata Bah. 

Sementara itu Kepala BPMPD Zaidan saat dikonfirmasi terkait banyaknya masalah pada pelaksanaan Pilkades, mengatakan bahwa semua tahapan sudah dipenuhi. Terkait dengan sidang yang dilakukan tertutup, hal itu dikatakannya sudah menjadi kesepakatan bersama tim.

" Saya kira itu sudah melalui tahapan. Jika ada persoalan gugatan, itu hal biasa. Sidang yang tertutup ini memang berbeda dengan sidang lainnya, sebab sidang ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Soal Perbup yang ada kalimat Muaro Jambi itu hak orang hukum untuk menjelaskannya," tegas Zaidan.

Sementara itu saat dikonfirmasi kepada Kabid Pemdes, Hermansyah kepada SR28 mengatakan bahwa apa yang ditanyakan dengan sedikit bernada tinggi dan mengatakan bahwa siapa nara sumber info itu. Saat dijelaskan Herman juga tidak mau mendengar penjelasan wartawan.

" Saya sudah tahu siapa yang ngomong kepada dindo. Orang yang ngomong semestinya harus berbuat, jangan hanya bisa memvonis saja. Ini program nasional yang harus didukung. Daerah kita memiliki 57 desa dan yang menggugat hanya beberapa desa saja," katanya.

Menurutnya selama ini dirinya sudah bekerja keras agar pelaksanaan Pilkades serentak bisa sukses.

" Saya sudah capek dan sudah semaksimal mungkin agar Pilkades di Sarolangun sukses. Saya tantang orang yang hanya bisa bicara saja," tegasnya lagi.

Terpisah Sekda Sarolangun Thabroni Rozali saat dikonfirmasi SR28 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tim, hanya mengikuti aturan tambahan saja.

" Setahu saya aturan itu tidak ada dan hanya  aturan tambahan saja," katanya singkat.

 

Yan/Sat

Sidang | Sengketa | Pilkades | Mirip |

Copyright @2015