Selasa, 12 Juni 2018 12:49 WIB

OPINI: Parcel Dan Tunjangan Hari Raya

 OPINI: Parcel Dan Tunjangan Hari Raya
Foto (Istimewa)

SR28JAMBINEWS.COM -- Puasa bulan ramadhan tahun 2018 akan ditutup dengan hari Raya Idul Fitri Insya Allah tanggal 16-17 Juni 2018, sebagaimana biasanya satu minggu menjelang akhir puasa ramadhan, baik di Kantor swasta atau Pemerintah, Perusahaan, pembisnis, Kontraktor, terkesan focus cerita semuanya gonjang-ganjing tentang hadiah dalam bentuk Parcel dan THR, dan pembicaraan ini terkesan menjadi trend dan budaya setiap lebaran Idulfitri atau hari raya lainnya di Indonesia dan/ataukegiatan yang member peluang untuk pemberian Parcel dan THR.

Namun Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 ini terdapat perbedaan yang sangat menyolok terkait dengan libur, dimana libur terutama untuk ASN dimulai lebih awal yaitu satu minggu sebelum hari H, sehingga penomena THR dan parcel juga berubah, dimulai dari 2 minggu sebelum hari H, termasuk terkait dengan kebijakan pemerintah terkait THR dan Gaji 13, baik di Kantor swasta atau Pemerintah, Perusahaan, pembisnis, Kontraktor, terkesan focus cerita semuanya gonjang-ganjing tentang hadiah dalam bentuk Parcel dan THR.

Pada 2 (dua) minggu akhir puasa diperkirakan pada awal Juni 2018, sesuai dengan tradisi Pengusaha sudah memiliki ancang-ancang besaran dan pejabat yang akan direncanakan untuk mendapat Parcel dan THR, lalu Pejabat baik sebagai ASN maupun Pejabat Politik yang terkait dengan Pengelola Negara, juga berpikir siapa yang akan memberikan Parcel dan THR kepada mereka, tentunya tidak lepas dari perkoncoan yang telah dilakukan selama ini,.

Pemberian Parcel dan THR  didasarkan balas jasa dalam perkoncoan yang sudah dan akan terjadi untuk mencari keuntungan, terutama diberikan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara Negara, jelas motivasi pemberian ini termasuk kategori KKN, karena berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang undangan yang ada. Pemberian hadiah sering kali kita anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, karena dengan pemberian tersebut akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri, tindakan tersebut adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Parcel dan THR merupakan bagian dari Gratifikasi, sedangkan gratifikasi dalam system hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

Bahkan Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pemberian Gratifikasi ini baik dalam bentuk Parcel dan THR dll, diberikan kepada ASN atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan apa apabila seorang ASN atau penyelenggara Negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurutPasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu  <1>.  Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK; <2>. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; <3>. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara; <4> Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Pemberian Hadiah yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/ASN dengan sipemberi.

Tentunya pemberian Hadiah tersebut, berada diatas nilai-nilai keawajaran sebagai sesuatu yang diberikan untuk sebuah THR dan/atau Parcel keseseorang ASN atau penyelenggara Negara

Beberapa contoh Pemberian Hadiah yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain : (1) Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu; (2) Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya; (3) Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/ASN atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma; (4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/ASN untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan; (5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/ASN; (6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan; (7) Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/ASN pada saat kunjungan kerja; (8) Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat/ASN pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Apabila terjadi, maka ASNdan/atau penyelenggara Negara bisa dituntut dengan ancaman Sanksi pidana, apabila  (1) menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Namun secara social kemasyarakatan, pemberian sebuah ucapan terimakasih dan/atau penghargaan dalam bentuk Parcel dan THR kepada seseorang teman, rekan kerja, keluarga, pakir miskin, keluarga Duafa dll merupakan sesuatu yang sangat wajar dengan nilai kewajaran, tentunya penghargaan dalam bentuk Parcel dan THR tersebut bermotive keihlasan didasari kesetiakawanan dan kepedulian social dan tidak terkait dengan kenegaraan, begitujuga THR dan/atau parcel bagi karyawan Perusahaan, dimana karyawan menjadi bagian penting dari proses produksi untuk mendapatkan keuntungan dan laba bagi perusahaan, serta karyawan menjadi bagian pemilik saham dalam Perusahaan, dituntut untuk menghargai dan mesnsejahterakan karyawanan dalam upaya meningkat motivasi kerja karyawan.

Dari beberapa ulasantersebut diatas, bahwa pemberian hadiah dalam bentuk Parcel dan/atau THR dikatakan sebagai kategori Gratifikasi negative adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, dan gratifikasi ini dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan  Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah (nilai kewajaran) dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalambentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun.

Sehingga jelaslah bahawa pemberian gratifikasi dalam bentuk hadiah (Parcel dan/atau THR) tidak dilarang, karena secara ekonomi sangat member manfaat di sektorriil, dan member peluang kerja dan usaha bagi masyarakat jika gratifikasi dalam kategori gratifikasi yang positif, dengan demikian gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi.

Penulis: 

Syamsul Bahri, SE

(Pengamat Lingkungan dan Conservationist di Jambi)

📧 [email protected]

COPYRIGHT © SR28 GROUP 2018

OPINI: | Parcel | Dan | Tunjangan |

Copyright @2015