Selasa, 25 September 2018 11:26 WIB

Rakyat Sejahtera Hutan Lestari Mungkinkah Jadi Paradigma Pengelolaan Taman Nasional Berbak Dan Sembilang?

 Rakyat Sejahtera Hutan Lestari Mungkinkah Jadi Paradigma Pengelolaan Taman Nasional Berbak dan Sembilang?
Syamsul Bahri

JAMBI (SR28) -- Kawasan Konservasi TN berbak dan Sembilang, yang terletak di 2 Propinsi yaitu Propinsi Jambi yang dekenal dengan Taman Nasional Berbak terletak di Kabupten Muara Jambi pada wilayah Kecamatan Kumpeh Hilir, dan Kabupaten Tanjabtim pada Kecamatan Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, dan Propinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan Taman Nasional Sembilang, sesuai Peraturan Menteri    Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.07/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016, tanggal 22 Januari 2016, tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Tehnis Taman Nasional, kedua taman nasonal tersebut di marger menjadi Taman Nasional Berbak dan Sembilang, dengan pusat Pengelolaan berada di Provinsi Jambi, Kota Jambi.

Pembangunan Kehutanan terutama pembangunan konservasi selama ini dengan paradigma “Hutan lestari, masyarakat sejahtera” secara factual belum bisa terwujud, ternyata hutan konservasi semakin dianggap penghambat pembangunan, hal ini dikarenakan adanya pemahaman nilai antara Conservationist dan non conservationist yang sangat tajam.

Paradigma Hutan Lestari, masyarakat sejahtera, harus mengacu pada hakekat pembangunan yaitu “manusia secara utuh dalam dimensi tujuan pembangunan”, maka penggabungan nilai nilai yang dianut conservationist dan non conservationist antara nilai conservasi, nilai lingkungan, jasa lingkungan nilai ekonomi, social budaya, menjadi nilai yang diakui bersama, sehingga pembangunan Kehutanan tertama Konservasi dengan paradigma “Masyarakat sejahtera, hutan lestari”, sesuai fakta selama ini masyarakat pinggir hutan termarginal secata structural, baik pendidikan, ekonomi, social dan politik, karena hambatan terhadap pertumbuhan dan pemberdayaan, yang cenderung dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan – kegiatan Inconservationist di tingkat tapak.

Pengelolaan kawasan Konservasi TN Berbak dan Sembilang melalui balai Taman nasional Berbak dan sembilang secara structural memang diakui pemberdayaan masyarakat bukanmenjadi tufoksi, namun kesejahteraan masyarakat menjadi kata kunci untuk melestarikan kawasan Taman nasional sebagai  penyangga kehidupan dan fungsi penting lainnya yang diamanahkan kepada pengelolaan Taman Nasional Berbak dan sembilang, sebagai kawasan Startegis Nasional (KSN), sebagai kawasan penyangga Kehidupan dan sebagai kawasan Cagar Biosfir (Biosphere Reserves) yaitu kawasan ekosistem yang keberadaannya diakui dunia internasional sebagai bagian dari program Man and Biosphere Badan Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO).

Sehingga upaya pelestarian Taman Nasional Berbak dan Sembilang menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua baik pemerintah pusat, Pemerintah daerah Prop dan Kabupaten serta masyarakat,  dan difahami paradigma Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari yang menempatkankan masyarakat sebagai obyek dan pelaku pembangunan konservasi harus disejahterakan melalui kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan berkekonomian yang baik.

Pengelolaan Taman Nasional Berbak dan Sembilang membutuhkan tingkat kesadaran masyarakat desa sekitar kawasan yang tentunya ditunjang dengan pendapatan yang baik, kesadaran yang baik, pengetahuan yang baik, pemahaman yang baik dan persepsi yang baik terhdap manfaat dan fungsi pengelolaan Taman Nasional tersebut.

Maka semenjak Tahun 2015 samai sekarang Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia Pemerintah Daerah setempat terutama Penyuluh Lapangan, dan Kelompok Tani yang ada di desa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti di Kecamatan Berbak 2 kelompok Tani yaitu Kelompok tani Bahagia, bantuan  dalam bentuk bantuan sarana produksi kegiatan Pertanian dan perkebunan, Kelompok Tani Bina dalam bentuk Bantuan bibit dan kolam ikan.

Kecamatan Nipah Panjang desa Simpang datuk pada kelompok tani Oryza Satifa dengan bentuk bantuan alat peningkatan produksi Jagung, Kelompok tani lestari dengan bantuan adalah sarana peningkatan produksi padi sawah

Kecamatan Sadu desa Air Hitam laut pada kelompok tani Masyarkat Porja dengan bentuk bantuan Rumah Kompos dan depot air Minum Isi Ulang dan alat pembuatan pupuk kompos, Kelompok Tani anggrek ta'nun dan anggrek bunga harapan dengan bantuan masing-masing Demplot dan bibit anggrek; Remao Bako Tuo pada kelompok tani Wanita Tani Mawar dengan bentuk bantuan Pengembangan usaha nata decoco.

Sampai saat ini sudah dan sedang dilakukan penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebanyak 10 kelompok tani, di 3 Kecamatan (Berbak yaitu Desa Rantau Rasau, Nipah Panjang yaitu desa Simpang Datuk dan Sadu yaitu desa Sungai Sayang, desa Remao Bako Tuo dan Air Hit Laut).

Penentuan desa dan kelompok binaan dilakukan melalui kajian yang komperhensif bersama dengan tenaga tehnis lapangan baik dari balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, maupun dengan penyuluh lapangan Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut, yang disesuaikan kebutuhan dan data dukungan yang kuat dilapangan, dalam memperkuat proses penguatan ekonomi memlaui penguatan niliai tambah pada kelompok dan anggota.

Dan kegiatan pemberdayaan ini dilakukan pemantauan dan pembinaan disamping oleh petugas pendamping, juga dipantau oleh Kepala desa dan aparat di kecamatan, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberi nilai tambah kesejahteraan bagi kelompok dan anggota.

Sangat disadari oleh pengelola, bahwa tekanan kerusakan kawasan TN Berbak dan Sembilang lebih disebabkan factor eksternal, karena kondisi masyarakat di sekitar hutan bisa dimanfaatkan oleh para pemodal untuk memanfaatkan masyarakat menjadi perambah, pelaku illegal logging, perburuan, ata tindakan Pidana di bidang kehutanan (TIPIHUT), sehingga factor kesejahteraan masyarakat dan factor kesadaran, factor Kesehatan, factor pendidikan akan mewujudkan persepsi yang sama terhadap upaya pelestarian Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

Maka sangat diharapkan setiap lembaga/dinas Instnasi terkait untuk mengentaskan kemiskinan di desa sekitar kawasan TN berbak dan Sembilang, secara terpadu dan sesuai kebutuhan dan daya dukung yang dimiliki masing-masing Desa.

Apa yang dilakukan ini yaitu pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera hutan lestari, hal ini sesuai dengan 10 cara baru pengelolaan kawasan Konservasi yang diprakarsai oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Wiratno, M.Sc.

Sebuah kebijakan yang tidak berfihak kepada penyelamatan pelestarian hutan dan lingkungan sebuah kebijakan yang tidak areif dalam pembangunan nasional, dan merupakan sebuah kebijakan pemiskinan terstruktur di Indonesia, dan kondisi hutan dan lingkungan Indonesia cukup memprihatinkan, dengan indicator yang dirasakan adalah bencana demi bencana melanda Indonesia hampir tiap tahun.

Kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mengkonversi hutan skala besar melalui perkebunan monokultur boleh menjadi bukti betapa kebijakan pembangunan disektor ini telah memberikan sejumlah dampak yang tidak menguntungkan bagi masa depan lingkungan, maupun terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat kita yang sebagian besar mengandalkan hidup dan kehidupannya dari hasil sumber daya alam selama ini, bahkan sampai pada kawasan gambut dengan ketebalan diatas 3 m yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung.

Namun demikian, sadarkah kita kalau ”rayuan” kesejahteraan atas nama pembangunan itu seringkali malah jauh dari harapan? Kebijakan pembukaan kawasan hutan skala besar melalui perkebunan monokultur dan kebijakan alih fungsi hutan tanpa memperhatkan aspek ekologi boleh menjadi bukti betapa kebijakan pembangunan disektor ini telah memberikan sejumlah dampak yang tidak menguntungkan bagi masa depan lingkungan, maupun terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat kita yang sebagian besar mengandalkan hidup dan kehidupannya dari hasil sumber daya alam selama ini.

Atas nama pembangunan, hutan-tanah-air sebagai sumber hidup dan kehidupan diambang kehancuran. Hutan sebagai ”apotik dan supermarket” masyarakat selama ini secara pasti hilang, karena pembukaan kawasan hutan skala besar tanpa menyisakan sebatang pohon pun dan alih fungsi lain sama artinya dengan menghilangkan fungsi hutan. Kebijakan perluasan perkebunan melalui program pembangunan dalam kenyataannya lebih mengedepankan aspek keuntungan ekonomi semata, sementara aspek sosial, adat-budaya dan ekologi yang harusnya mendapatkan tempat teratas yang turut menjadi pertimbangan justru seringkali ”diabaikan”.

Akibatnya, cita-cita pembangunan itu malah kandas dan menyisakan masalah bagi warga. Bila demikian, pantaskah kebijakan dengan ”rayuan” kesejahteraan tersebut dikatakan sebagai sebuah pembangunan bila hasilnya bukan malah memberikan kemakmuran, tetapi malah merugikan masyarakat dan lingkungannya yang harusnya dilindungi oleh Negara (Pemerintah)?.

Penulis: Syamsul Bahri, SE dan Saryono, SP
(Conservationists Jambi)

📧 [email protected]

NEWS © SR28 JAMBI 2018

 

Rakyat | Sejahtera | Hutan | Lestari |

Copyright @2015