Selasa, 06 November 2018 12:22 WIB

Tim Korsupgah KPK Monitoring Di Jambi, Kali Ini Bahas Pajak Daerah

 Tim Korsupgah KPK Monitoring di Jambi, Kali Ini Bahas Pajak Daerah
Adliansyah Malik Nasution (Choki)

JAMBI - Ada beberapa sektor strategis yang akan menjadi fokus tim Korsupgah KPK, dan KPK akan membantu Provinsi Jambi. Salah satunya adalah terkait penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Ada lima item yang dikelola Pemprov Jambi, yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN), air permukaan, cukai rokok, dan pajak bahan bakar minyak. Hal ini seperti disampaikan Koordinator Wilayah Sumatera II Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution (Choki) saat berada di Jambi, Selasa (6/11/2018).

“Intinya KPK akan mendampingi Pemprov Jambi dalam penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Ini yang nantinya apabila dilaksanakan dengan baik, akan meningkatkan penerimaan daerah bagi Provinsi Jambi. Pemerintah sudah menyampaikan data kepada saya terkait masalah target realisasi dan apa hasil target tersebut, bagaimana perkembangan Samsat. Kita mau coba dalami dimana masalah dalam penerimaan pajak, jika masalah ada di Polda saya akan turun kesana, jika masalah ada di bank daerah saya akan turun kesana. Hal kedua, beberapa penerimaan mata pajak saya mau coba gali potensi yang ada di Jambi, pertama kita bicara pajak air permukaan, seperti apa yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya dan apakah yang kita terima sesuai hak yang seharusnya. Saya pengen tahu itu bagaimana cara menghitungnya, siapa-siapa saja perusahan-perusahan yang menjadi pelanggan kita, saya pengen gali potensi terkait masalah BPKB, bahan bakar. Saya sudah sampaikan bahwasanya kita harus menggali potensi yang ada, jangan hanya mengandalkan data yang sudah kita peroleh,” tutur Choki. 

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si yang juga membuka Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang Optimalisasi Pajak daerah, Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BPKB) mengharapkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah. Untuk itu Pemprov Jambi siap untuk menerima bimbingan dari KPK.

Sekda menjelaskan, upaya yang dilakukan KPK ini karena KPK melihat potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Jambi.

“Artinya kita bersama menginginkan adanya optimalisasi pendapatan pajak asli daerah dan retribusi daerah yang menjadi perhatian, selama ini pendapatan dari pajak kendaraan kita hanya mendapatkan angka, tidak diajak untuk menghitung dan jika KPK turun diharapkan akan menggandeng Pemda untuk menghitung bagi hasil. Jika KPK sudah masuk ke ranah ini artinya peluang kami untuk menambah pendapatan asli daerah akan semakin besar,” jelas Sekda.

📝 Maria  | 📷 Adi 

NEWS © SR28 JAMBI 2018

 

 

Tim | Korsupgah | KPK | Monitoring |

Copyright @2015