Senin, 26 November 2018 12:08 WIB

Sekda M.Dianto: 2 Dari 7 Ranperda Dibatalkan

 Sekda M.Dianto: 2 Dari 7 Ranperda Dibatalkan
Sekda Prov. Jambi, M.Dianto

JAMBI - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si mengemukakan, pertanyaan, tanggapan dan saran dari DPRD Provinsi Jambi sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga ketujuh Ranperda yang diajukan dapat menjadi payung hukum yang implementatif bagi Pemrov dalam penegakan hukum. Demikian dikemukakannya, saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agendan, Penyampaian Tanggapan dan Jawaban DPRD terhadap Pendapat Gubernur Atas Ranperda Tata Kelola Lahan Gambut, dan Penyampaian Tanggapan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Faraksi Terhadap 7 Ranperda Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Rapar Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/11/2018)

Dalam rapat ini, Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap tujuh rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Pemprov Jambi.

Ketujuh Ranperda tersebut adalah:

  1. Ranperda tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan
  2. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2037
  3. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsai Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan
  4. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan tertentu
  5. Ranperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Mattaher Provinsi Jambi
  6. Ranperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dan
  7. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya

Sekda mengatakan, diantara 7 Ranperda ada 2 Ranperda yang dibatalkan yakni Perda di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa.

"Jadi diantara 7 Ranperda itu ada 2 Perda di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa yang Perda itu kita batalkan karena ada Permendagri terbaru bahwa itu cukup dengan Peraturan Gubernur." ucapnya.

Reporter: Sapra Wintani

Foto: Adi

 

 

 

Sekda | M.Dianto: | 2 | Dari |

Copyright @2015