Kamis, 02 Mei 2019 11:43 WIB

Rakor Dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, Bupati Tanjabbar Bahas Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera

 Rakor dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, Bupati Tanjabbar Bahas Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera
Bupati Tanjabbar Safrial saat mengikuti rakor

KUALA TUNGKAL (SR28) - Manfaatkan mangrove untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan, Pemkab Tanjab Barat rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Rakor ini membahas pengelolaan lingkungan kawasan pantai timur Sumatera, di Balai Pertemuan kantor Bupati, Senin (2/5/2019).

Dalam pemaparannya, disampaikan Bupati, luasan mangrove di tiga kecamatan di Tanjung Jabung Barat seluas 17 ribu hektare. 

"Luas mangrove 17 000 hektare di 3 kecamatan yaitu Pengabuan, Kuala Betara, Tungkal Ilir," ujar Bupati.

Disampaikan bupati,  arah kebijakan dan strategi pengembangan mangrove Kabupaten Tanjab Barat yaitu Fungsi Ekologis, Fungsi Economi , dan Fungsi Sosial.

Untuk pelestarian hutan mangrove dari Pemerintah selalu memberikan Sosialisasi tentang fungsi hutan mangrove untuk menjaga kelestariaan lingkungan hidup. 

Dikatakan Safrial, pemerintah berharap dari mangrove ada fungsi ekonomi dengan mendatangkan wisatawan. 

"Kita mendapatkan bantuan dari pusat akan kita buat tracking, menara pantau untuk melihat mangrove dan laut," ujarnya.

Tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove di kabupaten Tanjab Barat sepeti tanam tinggal memiliki tingkat keberhasilan 50 persen, tanam pada lokasi tanah kering 70 persen tingkat keberhasilan.

Mangrove dikatakannya sebagai tempat ekosistem dari makhluk hidup biota laut. Sehingga dengan demikian harus diberdayakan dan dipelihara. 

Sementara, Asisten Deputi Sahat Panggabean menekankan bahwa Kemenko Kemaritiman akan memberi penekanan pada poin-poin yang selama ini menjadi kendala rehabilitasi mangrove, yakni masalah bibit, masalah kesesuaian lahan, juga masalah terkait kebijakan pemanfaaatan lahan untuk keekonomian oleh pemerintah daerah, serta masalah perawatan pasca penanaman.

Rapat koordinasi telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah dan menyiapkan solusi, diantaranya rencana budidaya bibit mangrove lokal, kerja sama pemetaan dan pengawasan lahan, kerja sama lebin intensif dengan TNI AL juga dengan akademisi.

"Kita mengupayakan di masa depan kita dapat membuat pusat mangrove. Dimana didalamnya terdapat informasi dan referensi mangrove Indonesia dan dunia," ujar Asdep Sahat.

 “Untuk membangun rasa memiliki terhadap lahan-lahan mangrove ini, kita juga harus dapat mendorong nilai keekonomian mangrove. Agar masyarakat bisa merasakan manfaat sekaligus melestarikan. Misalnya, nelayan yang dulu sulit mencari ikan atau kepiting, bila ekosistemnya kembali sehat, dijamin ikan-ikan akan datang. Nah nilai-nilai keekonomian dari bakau yang lestari ini perlu kita dorong," pungkasnya.

Rakor | dengan | Kemenko | Bidang |

Copyright @2015